Pengalihan Isu Kenaikan BBM

contohnya, kejadian 1 juni di monas, pemerintah dan penegak hukum dibuat stres oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas pemukulan mereka yang sedang memperingati hari lahir pancasila

memang udah takdir… mau buat pa lagi…..Tapi lihatlah sutradara tersebut akan mati secara mengenaskan dan keluraganya akan dibuat malu selamanya

tu udah planning dari pihak intelejen bos

mgkn hanya kebetulan, ato bs jg permainan elite politik. Ketika rakyat sedang fokus pd harga BBM ada momen pengalih sehingga tdk lg fokus pd harga BBM. seandainy itu permainan elite politik itu sudah biasa demi kestabilan politik lah.

mungkin za moment tersebut dibuat untuk mengalihkan suasana,, bisa za kan masalah kecil di besar2 kan karna untuk meminim akan masyrakat yang kcewa dngan kabar naiknya BBM,,,, dengan adanya moment yg mnarik sperti itu,pasti banyak masyarakat yg antusias,,,,
tapi kita jangan membenarkan juga seh klo brita tsb adl brita untuk mngalihkan perhatian,,,, bisa za tu terjadi dan bertepatan dengan knaikan BBM,,, dan brita itu mngkin layak utk mnjadi brita utama dibanding kenaikan BBM,,

itu semua dilakukan biar rakyat terbagi bagi pikirannya……….
biar rakyat ngak konsen berfikir, tentang harga-harga yang makin menggila……..tp itu semua terjadi juga karena kita masih gampang terpancing dan gampang di adu satu sama lainnya….
itulah yang dimanfaatkan…….coba kalo kita semua bersatu padu untuk memikirkan, dan bekerja sama mencapai Indonesia yang makmur,,,saya yakin walaupun harga BBM naik kita bisa menyikapinya dengan baik….menurut saya caranya simple, ttp memang pelaksanaannya yang rumit….yang pasti kita jangan berharap untuk merubah dunia,negara, lingkungan sekitar kita tanpa kita bisa merubah sikap kita sendiri……jadi intinya kita harus bisa merubah sikap dan prilaku kita sendiri, pastinya hal tersebut dapat mempengaruhi lingkungan sekitar kita……..
huahahhahahaha,,,,,,,jadi panjang lebar nih,,,,sori ya panjang….soalnya geregetan ma kejadian akhir2 ini…..salam damai

emang Indonesia byk momennya, bencana,demon,korupsi, gak pernah sepi.
tapi byk pihak yg ingin menghakimi pemerintah aja, bilang ini ada campurtangan pemerintahlah, semua gara2 pemerintah gitu deh padahal kekerasan yg dilakukan FPI adalah hal yg berbeda, hal yg harus ditentang semua manusia, dimana komnas HAM saat ini? bukannya waktu mahasiswa Unas mereka lgsg maju menghadang pemerintah??
semua ingin bersuara kalo memang ada keuntungan pribadi mana ada yg murni berjuang demi rakyat.
Ormas2 sesat yg mendukung FPI, Gabungan Pengacara Muslim sesat yg mengajukan PK utk pelaku bom bali,
masi banyak hal yg berguna yg harusnya mereka lakukan, utk memuliakan Islam, bukan malah menodainya.

Polisi Hentikan Kasus Tomy Winata

oleh jawapos

Anggap Bukan Korupsi, Hanya Utang Piutang
JAKARTA – Bos Artha Graha Tomy Winata kini tak lagi direpotkan kasus dugaan korupsi pembangunan kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE) di Pulau Rempang dan Galang, Batam. Direktorat III/Tipikor Bareskrim Polri telah menghentikan kasus tersebut.

Polisi mengaku tidak menemukan unsur pidana dalam kasus yang memang sempat menyeret Tomy Winata (TW) itu.

“Tidak ada pidananya,” kata Dir III/Tipikor Brigjen Pol Jose Rizal saat dihubungi Jawa Pos kemarin (8/3). Menurut dia, yang terjadi sekadar peminjaman dana melalui BPD Batam dari Bank Artha Graha. “Pinjaman itu sebagian besar sudah dikembalikan. Jadi, itu utang biasa. Bisnis biasa,” sambungnya.

Berarti penyelidikan dihentikan? “Istilah dihentikan itu kalau sudah di tingkat penyidikan (surat perintah penghentian penyidikan, SP3). Kasus ini kan baru penyelidikan. Yang jelas, kasus ini tidak ada tersangkanya,” jawab mantan Kapolwiltabes Makassar itu. Menurut dia, sudah 12 orang -termasuk Tomy- yang diperiksa. Penyidik juga telah terbang ke Batam.

Setelah diselidiki itulah terungkap bahwa sempat ada dana Rp 23 miliar yang dipinjam melalui BPD Batam. Kini dana pinjaman itu tinggal Rp 7 miliar. “Jadi, tidak benar surat kaleng dulu (sumber penyelidikan kasus ini memang dari surat kaleng). Soal proyek di Pulau Rempang dan Pulau Galang tidak jadi dibangun karena tanahnya masih status quo setelah ada surat dari menteri perdagangan,” bebernya.

Penyelidikan kasus itu bermula dari surat kaleng yang menyebut TW berpotensi merugikan negara Rp 3,6 triliun karena menguasai tanah di Batam, tapi tidak segera membangun proyeknya. Padahal, MoU telah ditandatangani pihak TW, Pemkot Batam, dan Otorita Batam sejak 26 Agustus 2004. Tomy saat diperiksa polisi 15 November 2007 membantah menguasai tanah dan mengatakan, pihaknya belum bisa membangun karena ada kewajiban pihak lain yang belum terpenuhi.

Saat dihubungi Jawa Pos tadi malam, TW yang kini giat berbisnis padi hibrida dan hendak membangun jembatan Jawa-Sumatera itu, mengaku baru mendengar soal penghentian kasus tersebut. “Tanggapan saya adalah no comment. Saya baru dengar dari Anda, terima kasih dan akan saya cek nanti dengan penasihat hukum saya,” tambahnya.

Pernyataan penghentian itu memang berbeda dengan pernyataan pejabat polisi sebelumnya. Pada November 2007, Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri bahkan menyatakan telah menemukan tindak pidana korupsi setelah tiga bulan menyelidiki kasus tersebut. Menurut Bambang, proses korupsinya terjadi saat ada dana kredit dari bank untuk kawasan wisata terpadu eksklusif. Tapi, proyeknya belum dibangun dan dana tersebut mengalir ke mana-mana. (naz)